Agen minta KJRI haruskan majikan beli tiket pesawat plus makan dan bagasi

0
2310

ASOSIASI Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Terampil Indonesia (APPTKTKI) untuk Hong Kong dan Macao meminta KJRI mengharuskan majikan-majikan yang memekerjakan PMI untuk tidak membelikan tiket pesawat murah (low cost carrier) jika PMI tersebut akan cuti atau pulang kampung nanti.

“Banyak keluhan yang kami terima dari teman-teman PMI, bagaimana majikan sering membelikan tiket (pesawat) low cost carrier, yang tidak ada makan dan tidak bagasi, padahal harus transit di Singapura atau Malaysia sampai menginap satu malam segala, kan kasihan PMI-nya. Karena itu kami minta kepada KJRI untuk mengharuskan majikan beli tiket dengan makan dan bagasi minimal 20 kg,” kata Chairman APPTKTKI Ringo Wong kepada SUARA, Senin, 1/4/2019.

Ringo menyatakan, agen-agen anggota APPTKTKI selama ini kerap berusaha membujuk para majikan untuk membelikan tiket pesawat lengkap dengan fasilitas makan dan bagasi minimal 20 kg untuk para PMI. Namun tetap saja, tak semua majikan bersedia membelikan tiket pesawat dengan makan dan bagasi.

“Majikan akhirnya ada yang mau, tapi ada yang tetap menolak dan balik bilang kalau Hukum Hong Kong hanya mengharuskan beli tiket pesawat tapi tidak diharuskan yang ada bagasi atau makannya. Nah, kalau sudah begini, kan kasihan PMI-nya,” kata Ringo.

Kontrak Kerja warna biru muda dari Imigrasi memang mengharuskan majikan membiayai tiket PMI jika sudah finish kontrak atau terminit. Namun kontrak kerja tersebut tidak secara detil menyatakan jenis tiket apa yang harus dibiayai majikan, hingga tak jarang, majikan pun memilih membeli tiket pesawat murah atau yang biasa disebut dengan low cost carrier, yang tidak menyediakan makanan atau bagasi.

Ringo menyatakan, APPTKTKI telah meminta KJRI untuk memasukkan kewajiban majikan yang akan memekerjakan PMI untuk membiayai tiket pesawat plus makan dan bagasi minimal 20 kg ke dalam Letter of Guarantee atau Surat Perjanjian.
Surat Perjanjian atau Letter of Guarantee ini adalah surat yang harus ditandatangani majikan dan diserahkan kepada KJRI jika ingin memekerjakan PMI.

“Kalau ada surat tertulis yang diserahkan ke KJRI seperti itu, kan lebih baik ke PMI-nya, kita (agen) juga bisa lebih push ke majikan, karena bagaimanapun ini untuk kebaikan PMI sendiri,” kata Ringo.*

Artikel dimuat di SUARA edisi April Main 2019, terbit 4 April 2019

Facebook Comments