Agen wajib koordinasi penanganan kasus pemerkosaan PMI dengan KJRI

0
392

KJRI menyatakan bahwa menurut Kode Etik Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Hong Kong yang dikeluarkan dengan Surat Keputusan Kepala Perwakilan Republik Indonesia No 007/II/2017, semua agen wajib berkoordinasi dengan KJRI jika menangani kasus pidana yang menimpa PMI di Hong Kong. Termasuk jika PMI tersebut menjadi korban kasus pemerkosaan.

“Sesuai kode etik, agen wajib memantau, membantu, mendampingi, dan memfasilitasi PMI yang ditempatkan serta berkoordinasi dengan KJRI Hong Kong, dalam hal PMI yang bersangkutan mengalami permasalahan selama berada di wilayah Hong Kong terkait permasalahan pidana, perdata, ketenagakerjaan, dan keimigrasian,” kata Konsul Protokol dan Konsular Erwin Muhammad Akbar kepada SUARA lewat pesan whatsapp, Senin, 14/1/2019.

Berdasarkan kode etik yang dikeluarkan KJRI tersebut, agen diwajibkan mendampingi PMI melapor ke otoritas berwenang di Hong Kong apabila PMI tersebut mengalami masalah pidana, perdata, ketenagakerjaan, atau keimigrasian. Namun setelahnya, agen tetap diwajibkan untuk berkoordinasi dengan KJRI dalam pendampingan masalah tersebut.

“Sudah benar (jika agen) langsung melapor ke polisi karena (kasus pemerkosaan) ini adalah pidana tetapi seharusnya setelah ke polisi harus diinfokan ke KJRI untuk memastikan segala hak-hak PMI terpenuhi baik hak ketenagakerjaan maupun hak hukum,” kata Konsul Erwin.

Jika ada agen menangani kasus pemerkosaan yang menimpa PMI tanpa berkoordinasi dengan KJRI, menurut Konsul Erwin, maka agen tersebut dapat dikategorikan melakukan pelanggaran kode etik.

“Iya, melanggar kode etik,” kata Konsul Erwin.

Pelanggaran semacam ini dikategorikan sebagai pelanggaran sedang dengan ancaman sanksi penundaan layanan (skorsing ijin akreditasi agen) selama 3 bulan dan apabila ada pengulangan pelanggaran, akan naik menjadi kategori pelanggaran berat dengan sanksi pencabutan ijin akreditasi.

Menurut Konsul Erwin, koordinasi agen dengan KJRI dalam penanganan kasus pemerkosaan yang menimpa PMI di Hong Kong akan membantu proses koordinasi dengan pihak keluarga di Indonesia apabila korban menginginkannya. Kalau korban memilih pulang ke Indonesia, maka koordinasi agen dengan KJRI juga akan memastikan tersedianya perlindungan saksi korban oleh instansi terkait di Tanah Air.

Baru-baru ini kasus pemerkosaan yang menimpa seorang PMI disidangkan di High Court. PMI yang disebut sebagai ‘Nona X’ ini diperkosa hanya setelah 5 hari bekerja di rumah majikannya di Tin Shui Wai. Terdakwa pemerkosa Fung Hoi-yeung menolak mengaku bersalah dan di persidangan, pengacara pembela menuduh PMI itu berusaha membuat tuduhan pemerkosaan agar bisa memutuskan kontrak tanpa harus bayar satu bulan gaji.

 

 

 

Facebook Comments