Festival HAM : Kerja di Luar Negeri Hak Asasi Manusia

0
604

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) bersama Mgrant Care menyelenggarakan Festival HAM di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Selasa sampai Kamis, 19 – 21 November 2019. Berbagai isu HAM dibahas dalam seminar-seminar seperti hak masyarakat adat, pengungkapan kasus pelanggaran HAM, radikalisme dan terorisme serta pekerja migran.

 

Project Officer Migrant Care Jember Bambang Teguh Karyanto mengatakan ratusan peserta seminar dari berbagai kementerian, organisasi, akademisi, kelompok dan individu saling bertemu dalam acara 3 hari itu. Jember dipilih tahun ini karena pemerintah daerahnya dinilai sudah menjalankan fungsi untuk menegakkan HAM di wilayahnya.

 

“Bahwa Indonesia telah turut meratifikasi konvenan HAM yang di dalamnya menuntut hak-hak buruh migran. Orang mencari penghidupan yang lebih baik dengan cara bekerja ke luar negeri adalah bagian dari HAM,” kata Bambang, Kamis 21 November 2019.

 

Dia juga mengatakan Undang-undang (UU) nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) harus segera memiliki aturan turunan. Peraturan turunan UU 18 tahun 2017 yang sedang dalam penyusunan, dikatakannya tak bisa lagi ditunda karena undang-undang telah 2 tahun disahkan.

 

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan festival tersebut digelar di daerah agar pemerintah daerah memperhatikan berbagai aspek seperti hak-hak kaum minoritas dalam merancang peraturan atau perencanaan pembangunan. Pasalnya banyak aduan pelanggaran yang masuk ke Komnas HAM berasal dari daerah.

 

“Misalnya melakukan pembangunan infrastruktur, tapi kadang dia abai, infrastruktur itu harus mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas,” kata Taufik.

 

Dia memperkirakan tak sampai 10 persen kabupaten dan kota di Indonesia yang betul-betul menerapkan prinsip-prinsip HAM dalam melaksanakan pembangunan. Sebabnya banyak pemerintah daerah merasa memenuhi prinsip HAM sangat berat, sebagian lagi melakukannya hanya sebagai kemasan citra baik saja.

 

Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo mengatakan pelanggaran hak buruh migran banyak terjadi di negara tujuan kerja. Namun di daerah asal, sebetulnya masalah proses yang tidak sesuai prosedur, pemalsuan dokumen, dan trafficking bisa diminimalisir.

 

Misalnya di Jember ada 4 desa di 3 kecamatan yang mengembangkan inisiatif lokal menjadi Desa Peduli Buruh Migran (Desbumi). Yakni Desa Wonoasri di Kecamatan Tempurejo, Ambulu dan Sabrang di Kecamatan Ambulu, Duku Dempok di Kecamatan Wuluhan.

 

Wahyu juga mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Jember yang aktif menjemput PMI bermasalah dan memberi santunan kepada keluarga PMI yang meninggal di luar negeri. Namun dikatakannya tidak adanya Peraturan Daerah (Perda) Perlindungan PMI di Jember menjadi kekurangan mereka dalam memenuhi hak pekerja migran.

 

“UU 18 tahun 2017 mengamanatkan peran penting pemerintah daerah atau pemerintah lokal, saya rasa ini yang harus diselesaikan Pemerintah Jember. Perda yang bisa menggerakkan desa, memberikan perlindungan, advokasi dan sosialisasi migrasi aman,” kata Wahyu.

Facebook Comments