Hak Pilih itu soal prinsip!

0
577

Dari cerita demokrasi dalam bab tahun politik Indonesia, hak suara Pekerja Migran Indonesia (PMI) diluara negeri dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) masih menjadi catatan kaki dalam buku dongeng demokrasi Indonesia. Sejak dalam pembahasannya, Undang-Undang No 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Kita PMI dan WNI di luar negeri terlewatkan sebagai salah satu agenda yang harus menjadi pertimbangan. Entah apa dasarnya dilewatkan hak pilih PMI dalam Pemilihan Umum (PEMILU), padahal hak pilih dalam pemilu dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Hak Pilih adalah soal prinsip!

Paling mengecewakan adalah ketika membaca komentar Ketua Komisi Pemilihan Umum, Arif Budiman, yang mengatakan bahwa sebenarnya bisa saja hak pilih WNI dan PMI di luar negeri difasilitasi, namun semenjak undang-undangnya tidak mengatur maka hal ini tidak dapat dilakukan. Hak politik PMI diabaikan dalam Pilkada.

Mengapa PILKADA penting bagi PMI?

Tidak berlebihan jika mengatakan bahwa PILKADA harus menjadi perhatian kita para PMI. Setelah disahkannya Undang-Undang No 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UUPPMI), tugas pelaksana perlindungan PMI sebagaian besar menjadi tugas Pemerintahan Daerah (PEMDA) baik tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota. Memastikan seluruh kelengkapan dan perlindungan PMI semenjak pra keberangkatan dan saat kepulangan menjadi porsi para Gubernur, Bupati dan Walikota, bahkan hingga kepala desa, seperti yang tertulis dalam UU PPMI pasal 40-42.

Walaupun masih banyak kekurangan dari UU PPMI, yang masih mewajibkan penempatan PMI keluar negeri lewat PPTKIS/PJTKI, setidaknya pemerintah daerah mempunyai tugas untuk mengatur praktek para PJTKI. Kita semua tau uang tidak kenal moral, dan tak ada juga jaminan para kepala daerah yang akan terpilih nanti akan melaksanakan seacara konsekuen bentuk kontrolnya kepada PJTKI. Pada akhirnya satu-satunya alat kontrol rakyat terhadap pemimpin daerahnya adalah Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA). Inilah dasarnya mengapa Pilkada harus menjadi perhatian PMI. Seluruh aturan yang akan dibiikin ditingkat daerah, akan menjadi peraturan yang akan berdampak langsung kepada kita para PMI. Namun apa jadinya jika PMI tidak bisa turut serta dalam Pilkada? Siapa yang dapat memastikan pemimpin daerah kita yang bisa menjalankan tugas perlindungannya?

Sudah saatnya PMI bicara sendiri

Mengharapkan orang lain untuk woro-woro atau protes untuk apa yang menjadi hak PMI hanya akan merawat mental “nrimo” saja, kalau tidak bisa dikatakan mengemis.  Sudah saatnya kita yang merasa berkepentingan bersuara untuk kita sendiri, bukan orang lain. Saya pikir ini hal yang paling masuk akal. Kalau yang berkepentingan saja tidak bergerak, apalagi yang tidak berkepentingan? Bicara atau mengejar kepentingan bukan soal yang tabu atau buruk, menjadi buruk kalau kepentingan itu hanya kepentingan pribadi dan mengorbankan kepentingan umum.

Tulisan ini setidaknya menjadi suara saya, entah dengan suara mu.

*Kordinator AKU Indonesia (Aliansi Kebangsaaan Untuk Indonesia)

Facebook Comments