Janji Caleg Luar Negeri 2019

0
264
Lima caleg 2019 berdialog dengan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Hong Kong, mereka adalah M. Zainul Arifin dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Imam Subali dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Zuhairi Misrawi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Irlisa Raohmadiana dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Tsamara Amany dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Foto: Yuli Riswati

Beberapa Calon Legislataf (Caleg) 2019 mengatakan biaya penempatan dan overcharging merupakan masalah utama Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Hong Kong. Hal tersebut dikatakan oleh para caleg luar negeri kepada SUARA dalam acara kampanye dan dialog interaktif, Minggu (24/2/2019).

Beberapa caleg luar negeri yang ditemui oleh SUARA pada kedua acara tersebut adalah Tsamara Amany dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Imam Subali dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Zuhairi Misrawi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), M Zainul Arifin dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Irlisa Raohmadiana dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).

Menurut para calon wakil rakyat itu, biaya penempatan harus dipangkas sehingga tidak ada lagi praktek overcharging, seluruh biaya penempatan dibebankan kepada pengguna.

“Saya harapkan ke depannya lagi tidak ada pembebanan biaya kepada PMI, biaya proses, hal-hal lain yang sering disebut sebagai CS (Cost Structure), itu semua harus dipangkas dari PMI, sehingga tidak ada lagi overcharging, tidak ada lagi beban-beban yang memberatkan PMI, itu harus dibeban kepada pengguna, pengguna sebagai pihak yang lebih mampu secara ekonomis, harusnya juga mampu dong mengurus dan menyiapkan biaya untuk kedatangan para pekerjanya. Jangan dibebankan kepada pekerja, mereka orang lemah secara ekonomi, kenapa harus dibebanin lagi, gitu lho,” terang Imam Subali, Caleg luar negeri dari PKB.

Sementara Tsamara dari PSI mengatakan aturan biaya penempatan harus direvisi dan harus dibuat transparan.

“Saya pengen ada revisi, dalam undang-undang lebih kongkrit lagi terkait komponen biaya penempatan. Setiap PMI berhak tau komponen biaya penempatan secara rinci digunakan untuk apa saja, biaya administratif apa saja, dan selain itu saya juga ingin biaya penempatan tidak dibebankan kepada PMI tapi dibebankan kepada majikan yang merekrut, karena logikanya kalau kita merekrut orang maka seoseorang itu menanggung biaya administratif, bukan kita yang menanggung biaya dengan separuh gaji kita.

Selain masalah biaya penempatan dan overcharging para caleg juga mengatakan bahwa keterbatasan tenaga dan fungsi lembaga BNP2TKi dirasa kurang efektif.

“Ya, bagaimana menyelesaikan masalah overcharging, meningkatkan pelayanan di KJRI dan KBRI, karena itu amanat undang-undang yang harus dipenuhi, dengan menambahkan anggaran dan staf di negara-negara yang memang membutuhkan banyak perlindungan , misalnya kita tau bahwa pengaduan masalah di Hong Kong dari tahun 2015-2016 itu sekitar 1500 lebih, jadi memang anggarannya ditambahkan, lalu pegawai atasenya ditambahkan,” ujar Zuhairi Misrawi dari PDIP.

Sementara caleg dari PPP Zainul Arifin mengatakan lembaga BNP2TKI harusnya rombak ulang dan diberikan struktur baru layaknya Dewan Pengupahan di Indonesia.

“Kita akan membuat TKI mandiri, kemudian direct hiring, dan mengurangi peran BNP2TKI. Artinya kita menilai BNP2TKI kurang efektif, maka harus ada campur tangan dari strukturisasi, harus ada perwakilan dari buruh migran, perwakilan pemerintah, perwakilan pengusaha, dan juga akademisi. Seperti Dewan Pengupahan, undang-undang no 13 tahun 2013, itu poinnya,” ujar caleg yang mengaku pernah jadi PMi tak berdokumen di Malaysia.

Sementara Irlisa Raohmadiana dari Partai Gerindra dengan antusias menjanjikan kesempatan duduk bersama antar perwakilan PMI dan perwakilan berbagai instansi pemerintahan untuk membahas dan menyelesaikan masalah PMI.

“Tidak usah menunggu saya terpilih bapak-bapak dan ibu-ibu, sepulang saya ke Jakarta, saya akan mengajak teman-teman saya yang masih aktif dan bertugas di DPR, di kementerian ketenagakerjaan, kementerian perempuan dan BPJS untuk datang ke Hong Kong dan duduk bersama untuk membahas dan menyelesaikan masalah secepat mungkin,” ujar Irlisa, Minggu (24/2/2019).

Dari kelima caleg luar negeri yang ditemui oleh SUARA, tidak semuanya mengatakan akan duduk di Komisi 9 DPR-RI, jika terpilih nanti. Perkara perburuhan, termasuk urusan PMI, di DPR diurus oleh Komisi 9.

Mereka yang pasti berjanji untuk duduk di komisi 9 adalah Imam Subali (PKB), Zuhairi Misrawi (PDIP), Zainul Arifin (PPP). Sedangkan Tsamara Amany (PSI) mengatakan dirinya akan duduk di komisi 2, jika terpilih, namun dirinya berjanji akan memastikan masalah PMI akan diurus oleh fraksi yang mengurus masalah tersebut.

*Berita ini telah dimuat pada SUARA edisi Maret Utama 2019

Facebook Comments