Dipandang melanggar hak pekerja migran, Malaysia akan ubah aturan perburuhan

0
678
Polisi Malaysia melakukan pemeriksaan di lokasi konstruksi yang mempekerjakan pekerja migran. Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia akan mengajukan perubahan pada undang-undang perburuhan Malaysia agar dapat menajmin hak-hak pekerja migran di Malaysia. Foto: Bernama

Pada pertengahan 2016, Ekwanto (33) pergi dari desanya di Gunem, Jawa Tengah dan berangkat ke Malaysia, dimana dia berharap mendapatkan pengasilan yang cukup dengan bekerja sebagai buruh kontruksi pada sebuah proyek, yang harapannya daapt menjadi modal untuk embuka took kecil saat dia pulang kampung nanti.

Namjun bukan itu yang terjadi. Pekerjaannya hanya berlangsung selama 3 bulan semenjak pemilik proyek terbeut kemabli ke desanya di Sumatra. Ketimbang kembali ke tanah air juga, Ekwanto bertahan karena dia tidak mengantongi ijin kerja resmi.

Ekwanto menggunakan calo untuk mengatur beberapa terkait pekerjaanya itu, yang tak jarang ongkosnya sama atau lebih dari hasil 3 bukan kerja.

Meskipun pada akhirnya Ekwanto menemukan pekerjaan, namun penggerebekan polisi yang intensif membuat dirinya hidup penuh kekuatiran.

Setelah 18 bulan bekerja, Ekwanto membayar kepada Kedutaan Indonesia sebesara RM1800 (S$ 595) untuk memulangan dirinya ke tanah air. Tabunganya? Sepuluh juta rupiah (S$975), setara denga upah rata-rata karyawan kantor lulusan universitas di Jakarta.

“sangat sulit disana,” ujar Ekwanto, yang saat ini bekerja pada sebuah bank di desanya.

“Saya gagal meraih mimpi saya.” Katanya.

Malaysia saat ini sedang memperluas industry kelapa sawit, kontruksi dan perakitan, hal ini menjadi penarik bagi pekerja kasar dari Indonesia, Bangladesh dan sekitarnya, upah yang tinggi dan dorong oleh sedikitnya kesempatan kerja di kampung halaman. Namun biaaya agen yang mahal, polisi, dan sistem hukum yang tak kenal ampun, menyebabkan tingginya resiko kerja bagi pekerja migran maupun lokal.

Namun hal ini kemungkinan akan berubah. Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M Kulasegaran mengatakan pemerintahan Pakatan Harapan dibawah Perdana Menteri Mahatir Mohamad akan mengusulkan perubahan pada Undang-Undang Perburuhan lama mereka, dalam rangka memberikan perlindungan hukum bari pekerja migran dan lokal.

“Kita harus memastikan martabat dan perlindungan, tidak hanya untuk pekerja lokal namun [pekerja] asing juga,” ujar Kulasegaran, dikutik dari The Sunday Times

Dalam rangka itu pemerintah Malaysia akan melakukan konsultasi kepada organisasi yang bergerak di bidang perburuhan, termasuk Kongres Serikat Buruh Malaysia (Malaysian Trade Union Congress) dan International Labour Organization (ILO)

Pemerintah Malaysia akan mempertimbangkan memasukan pekerja migran juga bisa mendapatkan kompensasi yang sama dengan pekerja lokal, serta akan melarang penggunaan agen penempatan swasta yang dikuatirkan akan rentan terhadap praktek perdagangan manusia.

Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia juga mengatakan negerinya membutuhkan suplai yang stabil pekerja kasar. Malaysia juga perlu membenahi reputasinya sebagai negeri yang berbahaya untuk bekerja bagi pekerja migran.

Tingkat pengangguran di Malaysia sebesar 3.4 persen, Dari Survey di sektor agrikultur, terutama perkebunan kelapa sawit, 80 persen pekerja migran bekerja di perkebunan sawit.

“Pekerja migran telah menjadi bagian tak tergantikan dalam ekonomi,” pungkas Kulasegaran.

*artikel ini telah terbit di SUARA edisi Februari Mid 2019, cetak.

Facebook Comments