Mengapa Warga Hong Kong demo?

0
2779

PADA Minggu, 16/6/2019, Hong Kong mencatat sejarah dengan sekitar dua juta orang tumpah ruah ke jalan berdemonstrasi menolak Rancangan Undang-Undang Ekstradisi Kriminal ke China Daratan, kata pihak penyelenggara. Sementara Kepolisian Hong Kong menyatakan massa berkisar 338 ribu. Demonstrasi massa ini didukung oleh Aliansi Demokrat yang adalah gabungan beberapa organisasi dan partai politik, ditambah dukungan Serikat Dagang serta beberapa organisasi guru dan murid/mahasiswa Hong Kong. Mengapa sih warga Hong Kong sampai kompak demonstrasi beramai-ramai?

“Karena saya takut akan masa depan saya, apa yang akan terjadi kalau sampai UU ekstradisi kriminal ke China (Daratan) itu diluluskan, apakah saya masih bicara seperti sekarang ini, ya mungkin tidak bisa nanti 10 tahun lagi, tapi paling tidak kalau sekarang saya masih bicara, saya akan bicara,” kata Leung, salah seorang mahasiswa yang ikut dalam demonstrasi massa tersebut, Senin, 17/6/2019. Alasan tersebut, kata Leung, yang membuatnya ikut aksi protes massa ini sejak Minggu, 9/6/2019.

Hong Kong telah menjadi bagian China Daratan sejak 1997 setelah menjadi koloni Inggris Raya selama 150 tahun. Namun sejak 1997, Beijing menjamin Hong Kong sebagai daerah otonomi khusus yaitu “Satu Negara, Dua Sistem” yang akan berlanjut paling tidak hingga 2047. Ini artinya hingga 2047, Hong Kong memiliki sistem peradilan, satuan kepolisian, dan sistem pemerintahan eksekutif dan legislatif yang independen terpisah dari China Daratan. Namun Hong Kong tidak berhak memiliki satuan tentaranya sendiri ataupun bersuara di forum-forum politik internasional.

Namun pada Februari 2019 Pemerintah Hong Kong mengajukan amandemen UU Ekstradisi Kriminal dan Buronan ke LegCo atau DPR Hong Kong. Inti dari UU tersebut adalah membolehkan pengiriman buronan atau kriminal dari Hong Kong ke negara lain termasuk China Daratan, Taiwan dan Macau. Chief Executive Carrie Lam mendasari pengajuan UU ini atas kasus Chan Tong-kai yang membunuh pacarnya di Taiwan, tapi hanya dapat dihukum di Hong Kong selama 29 bulan atas dasar pencucian uang karena masalah wilayah hukum. Pengajuan RUU tersebut memicu reaksi warga HK.

“Pemerintah (Hong Kong) telah mengatur agar ada penyerahan khusus kriminal kasus per kasus dan mengamanden hukum sehingga dapat mengirim orang ke China Daratan, yang berdasarkan legislasi Hong Kong itu adalah hal yang dilarang hukum, dan karenanya banyak warga Hong Kong menentang ini karena melanggar apa yang telah disetujui saat penyerahan Hong Kong dari Inggris ke China (pada 1997) dan ini membuat banyak warga Hong Kong khawatir dengan adanya hukum itu nanti kebebasan berbicara dan berekspresi juga akan hilang, bukan hanya untuk warga Hong Kong saja, tapi semua orang asing yang ada di sini,” kata Icarus Wong, dari kelompok Civil Rights Observer, Senin, 17/6/2019.

Polisi HK membubarkan massa pada 12/6/2019

Kekhawatiran senada juga dinyatakan warga Hong Kong yang ikut serta dalam protes massa tersebut. Seorang guru bermarga Lam, menyatakan RUU itu membuatnya khawatir akan masa depan Hong Kong dan juga kebebasan beragama di kota ini. “Saya adalah seorang guru, dan juga seorang Kristen. Saya ikut demonstrasi ini karena khawatir akan masa depan Hong Kong, apakah kita akan tetap bisa bebas berbicara seperti sekarang ini, dan apakah kita akan bebas menjalankan ibadah,” kata Lam, Minggu, 16/6/2019.

Sementara seorang ibu beranak tiga yang bermarga Sai, menyatakan dirinya akhirnya memutuskan ikut serta dalam demonstrasi massa tersebut demi masa depan ketiga anaknya. “Saya baru kali ini ikut protes, semuanya demi masa depan anak-anak saya, apakah mereka nanti bisa bebas bersuara, itu saja,” kata Sai.

Pada Senin, 17/6/2019, Pemerintah Hong Kong menyatakan menunda pengajuan RUU Ekstradisi Kriminal tersebut dan mengajukan permohonan maaf kepada publik. Namun isu ini masih terus berlanjut dibahas di LegCo Hong Kong, Rabu, 19/6/2019 saat para anggota DPR Hong Kong mengajukan mosi mempertanyakan posisi Hong Kong sebagai daerah otonomi khusus.*

Artikel dimuat di SUARA edisi June Mid 2019, terbit 24 Juni 2019

 

 

 

Facebook Comments