Obituari: Sosok Habibie bagi pers

0
190
Foto: Detik News

MENYEBUT nama Presiden ke-3 Republik Indonesia, B.J. Habibie, mungkin pertama kali yang terbayang adalah sosok pria jenius, gesit dengan gaya bicara yang unik. Salah satu putra terbaik bangsa ini identik dengan produksi pesawat nusantara dari IPTN, Bandung, dan seorang presiden yang naik jabatan saat Indonesia sedang bergejolak pada era reformasi.

“Oh, kamu wartawan Indonesia? Saya berbelasungkawa atas kepergian Habibie,” kata seorang pensiunan wartawan asal Irlandia. Dia sempat bertahun tinggal di Indonesia pada era Rezim Orde Baru, untuk melaporkan kisruh Republik Indonesia dan Timor Leste sampai kena deportasi akibat salah satu laporannya.

Namun bagi wartawan yang kini pensiun dan jadi pengajar itu, sosok Habibie punya kenangan tersendiri. Habibie yang saat itu masih menjabat sebagai Wakil Presiden, mengundangnya ke istana dan menawarkan bantuan agar dia jangan sampai dideportasi.

“Saya akhirnya menolak dan tetap memilih deportasi -karena menyangkut independensi sebagai wartawan- tapi dia adalah sedikit dari pejabat rezim Orde Baru, yang diam-diam punya pikiran sendiri tentang kebebasan pers. Suatu hal yang langka dilakukan oleh pejabat Indonesia saat itu. Mungkin taktik ini banyak dilakukan para pejabat sekarang, tapi tetap saja, saat itu saya cukup terkejut,” kata wartawan Irlandia itu, lagi.

“Di hati saya, rakyat Indonesia dan Habibie, punya tempat istimewa.”

Sementara bagi pers Indonesia, sosok Baharuddin Jusuf Habibie, juga punya kenangan tersendiri. Ketika naik menjadi presiden menggantikan Soeharto pada 21 Mei 1998, banyak kalangan -termasuk pers-  agak mengerinyit. B.J. Habibie yang telah berdekade menjadi bagian kabinet Soeharto tersebut dianggap sebagai bagian dari Rezim Orde Baru. Alhasil, demonstrasi para mahasiswa pun tak selesai. Saat itu, para mahasiswa menuntut Habibie lengser dan digantikan sosok yang benar-benar tak ada kaitannya dengan rezim pemerintah lama.

Namun harus diakui, gebrakan Habibie kemudian membuat banyak orang terpana. Kebijakannya membebaskan beberapa tahanan politik dari era Orde Baru; antara lain Sri Bintang Pamungkas dan Mochtar Pakpahan. Keputusan ini cukup luar biasa, mengingat Indonesia baru saja terbebas dari kekuasaan diktaktor selama 32 tahun, dan Habibie tercatat sebagai bagian dari rezim yang dilengserkan itu.

Selanjutnya, Habibie mencatat sejarah sebagai Presiden Republik Indonesia yang memiliki jasa besar bagi pers Tanah Air. Pada masa kekuasaannya yang relatif singkat, UU No 40 tahun 1999 tentang Pers yang mengatur mekanisme pengaduan terkait berita media lewat Dewan Pers, untuk pertama kalinya lahir di Indonesia.

Lewat undang-undang tersebut, pers nasional dibebaskan dari penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran, dan dijamin sebagai salah satu hak asasi warga negara. Pada masa Habibie inilah, kita bisa menikmati kebebasan pers Indonesia sebagai salah satu pilar demokrasi, dan berkembang terus sesuai dengan jaman hingga sekarang.

Pada masa Habibie pula, Indonesia kembali menikmati demokrasi lewat UU Nomor 2 tahun 1999 tentang Partai Politik, UU No 3 Tahun 1999 tentang Pemilu serta UU Nomor 4 Tahun 1999 tentang DPR dan MPR. Bagai eforia, pers, kalangan politis dan rakyat Indonesia mulai menikmati suatu sistem yang benar-benar baru setelah 32 tahun terkukung kekuatan absolute.

Selain pers dan politik, Habibie juga ikut memprakarsai independensi Bank Indonesia sehingga bebas mengatur sektor moneter nasional yang saat itu sedang kacau-balau. Kurs rupiah yang anjlok sempat membaik hingga kisaran RP 6.500. Suatu capaian yang bukan main, mengingat masa berkuasanya hanya 16 bulan.

Namun tak ada gading yang tak retak. Seorang WNI nyeletuk saat kami membahas Habibie. “Oh, Presiden Indonesia yang membuat Timor Leste, lepas yah?”

Selama masa pemerintahan Habibie, telah lahir 67 UU terkait hak asasi, kebebasan berbicara dan demokrasi. Pada bukunya, Detik-Detik yang Menentukan, Habibie membahas blak-blakan latar belakang lepasnya Timor Leste dari Republik Indonesia. Baik dari sisi demokrasi, hak asasi manusia dan ekonomi.

Dia melihat abad 21 adalah abad kebebasan hak asasi manusia, dan Habibie menyatakan tidak ingin memiliki standar ganda. Termasuk untuk masalah Timor Leste.  Di buku itu, Habibie juga menuliskan rakyat Timor Leste sendiri ingin merdeka sekalipun anggaran pembangunan daerah tersebut beberapa kali lipat dibandingkan daerah lain di Indonesia. Dari kacamata ekonomi, pembangunan Timor Leste memberatkan jalannya reformasi ekonomi di Indonesia. Sementara dari kacamata demokrasi, rakyat Timor Leste sendiri memilih untuk merdeka.

Tentu saja, referendum yang akhirnya membuat Timor Leste merdeka dari Indonesia itu mendatangkan tak sedikit kritik kepada Habibie hingga saat ini. Namun itulah demokrasi, setiap orang punya hak untuk bebas berpendapat dan berbicara.

Terima kasih Pak Habibie atas semua jasamu bagi Indonesia.*

Penulis adalah anggota tidak aktif AJI Jakarta dan anggota HKJA

 

Facebook Comments