Pekerja Migran di paksa masuk dalam masa percobaan, Kontrak Kerja minta dirubah

0
384
JCMK melakukan aksi protes didepan kantor perburuhan regional Seoul, Selasa (6/11/2018). Foto: KoGiBok

Selasa (6/11/2018), Komite Gabungan untuk Pekerja Migran di Korea (Joint Committee for Migrant workers in Korea-JCMK), memakzulkan Kementerian Ketenagakerjaan dan Perburuhan, yang memberikan izin kepada majikan pekerja migran untuk menerapkan secara paksa masa percobaan kerja untuk mengurangi gaji pekerja migran. Terutama mereka yang dimasukan melalui Foreign Employment Permit System.

Kementrian Ketenagakerjaan dan Perburuhan telah merevisi pasal 5 dalam Undang-Undang Upah Minimum pada September lalu. Klausul itu diberlakukan pada 20 Maret tahun ini. Berdasarkan perubahan tersebut, pekerja yang masuk dalam kategori sebagai pekerja yang melakukan pekerjaan sederhana, oleh Kementrian Ketenagakerjaan dan Perburuhan tidak diperbolehkan diterapkan masa percobaan.

Tugas tenaga kerja sederhana yang diterapkan oleh Kementrian Ketenagakerjaan berdasarkan Standar Kalisifikasi Pekerjaan Korea adalah pekerjaan yang dapat dilakukan dengan pelatihan kerja sederhana, dan tidak memerlukan pelatihan atau Pendidikan khusus. Sementara itu majikan tidak diperbolehkan untuk melakukan pengurangan dalam masa percobaan tersebut.

Menurut UU Upah Minimum yang direvisi, pekerja migran yang telah memasuki Korea di bawah Sistem Izin Kerja Asing, serta pekerja migran yang melakukan pekerjaan sederhana di bidang manufaktur, pertanian dan perikanan dll, tidak dapat dimasukkan ke dalam masa percobaan.

Undang-undang Imigrasi Korea memperjelas status waktu tinggal pekerja migran di bawah Sistem Izin Kerja. Keputusan Penegakan Hukum Imigrasi Pasal 23 (Pekerjaan dan Status Masa Tinggal bagi Orang Asing) Bagian ① menetapkan status masa tinggal bagi orang asing untuk bekerja. Menurut undang-undang, Pekerja asing dengan domestic employement requirement dibawah Undang-undang tentang Ketenagakerjaan, dll. Pekerja migran harus mempunyai visa untuk pekerjaan non-profesional (E-9). Menurut aturan ini, undang-undang imigrasi menetapkan bahwa pekerja non-profesional dikecualikan dari mereka yang ingin terlibat dalam pekerjaan profesional yang memerlukan kualifikasi atau pengalaman tertentu.

Meski demikian, Kementrian Ketenagakerjaan belum melakukan revisi terhadap kontrak kerja standar yang berlaku saat ini, dimana kontrak kerja itu masih mengijinkan pekerja migran bekerja dalam masa percobaan, meskipun amandemen sudah dilakukan.

Dalam siaran medianya, JCMK juga meminta perhatian terhadap pekerja migran yang telah dirugikan akibat pelanggaran terhadap UU Upah Minimum ini. JCMK juga menuntut Kementrian Ketenagakerjaan dan Perburuhan untuk melakukan penyelidikan secara mendalam dan memperbaiki pelanggaran-pelanggaran terhadap UU Upah Minimum akibat pemberlakukan Masa Percobaan.

Facebook Comments