Pemerintah Indonesia belum mau kirim PMI ke Macau

0
1973

TAHUKAH Anda bahwa hingga kini Pemerintah Indonesia masih menolak untuk mengirimkan PMI ke Macau? Ini artinya, semua PMI yang datang bekerja ke Macau saat ini tidak melalui prosedur yang benar sesuai peraturan Pemerintah Indonesia dan akan sulit mendapatkan perlindungan KJRI jika mendapatkan masalah selama bekerja dan tinggal di negara pulau tersebut.

 

“Di sini pasar kerjanya lebih bebas karena urusan kontrak kerja adalah masalah pribadi antara majikan dengan pekerja, jadi pemerintah tidak ada campur tangan sama sekali. Memang terkadang ada agen yang ikut campur dalam proses perekrutan, tapi mereka tak punya kewajiban untuk terdaftar di KJRI untuk akreditasi agen, jadi tidak mudah bagi KJRI untuk melakukan perlindungan (WNI di Macau) karena sejak hari pertama mereka datang ke sini, tidak bisa kami monitor sama sekali,” kata Konsul Jenderal Tri Tharyat saat ditemui di kantor KJRI Macau kepada SUARA.

Sistem pasar kerja yang sangat bebas inilah, kata Konjen Tri Tharyat, membuat KJRI Macau baru bisa mengetahui data seorang PMI yang bekerja di sana jika yang bersangkutan datang sendiri ke KJRI untuk melapor atau datang untuk memperbarui paspor. Jika tidak, KJRI Macau tidak dapat memonitor keberadaan PMI tersebut, termasuk di mana tempat bekerja dan apakah yang bersangkutan menerima hak-hak ketenagakerjaannya.

Konjen menyatakan, prosedur yang selama ini terjadi di Macau adalah para WNI datang dengan visa turis, mencari kerja kemudian berusaha mengajukan visa kerja bersama majikan atau agen ke Imigrasi Macau.  Menurut Konjen, sebagian besar PMI yang bekerja di Macau adalah eks Hong Kong. Sisanya adalah calon PMI yang datang dari Indonesia atau dari negara lain.

“Proses mencari kerja dengan cara masuk menggunakan visa turis lalu mengubahnya menjadi visa kerja ini tentu saja sangat rentan, karena kalau ada apa-apa, akan sangat sulit bagi kami untuk melakukan monitoring dan perlindungan,” kata Konjen Tri Tharyat.

Hal ini tercermin dari jumlah kasus PMI yang dilaporkan ke KJRI Macau. Pada tahun 2017 hingga 2018, kasus terbesar adalah overstay dan ditelantarkan oleh agen yang berkisar 20-30 persen dari total kasus PMI yang dilaporkan ke KJRI Macau.

Selain itu, secara resmi Pemerintah Macau juga belum menetapkan standar upah minimum ataupun standar kontrak kerja yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja serta majikan.

“Di sini kontrak kerja hanya membahas kerja dan jumlah upah itu saja, sementara berapa jumlah upah minimum belum diatur oleh Pemerintah Macau -saya tentu saja menghormati peraturan Pemerintah Macau- tapi akan sangat menguntungkan bagi PMI jika ada standar kontrak kerja yang jelas dan juga jumlah upah minimum,” kata Konjen Tri.

Saat ini, KJRI Macau menerima informasi bahwa upah minimum tak resmi di negara pulau tersebut adalah sekitar MOP 2500 ditambah tunjangan hidup untuk makan, tempat tinggal atau transportasi. Namun jumlah upah benar-benar tergantung negosiasi antara majikan dengan pekerja.

Hal tersebut, menurut Konjen Tri Tharyat, menjadi pertimbangan terbesar mengapa Pemerintah Indonesia hingga kini masih belum mau mengirimkan PMI bekerja ke Macau. Berbeda dengan negara penempatan PMI lainnya seperti Hong Kong, Taiwan, Jepang, atau Korea, yang telah setuju untuk menandatangani Mou (perjanjian kerjasama) ataupun menerapkan peraturan labour yang jelas untuk melindungi PMI.

“Selama empat tahun ini kami selalu berusaha berdiskusi dengan Pemerintah Macau agar menetapkan sistem yang lebih baik untuk perlindungan PMI, tapi sampai saat ini belum ada kemajuan apa-apa,” kata Konjen Tri.

PMI Macau rentan jadi korban penipuan kerja ke China Daratan

                Sepanjang 2018, KJRI menerima beberapa laporan WNI yang menjadi korban penipuan calo yang menawarkan pekerjaan di China Daratan dengan gaji sekitar RMB 6000 per bulan. “Tapi kenyataannya, mereka hanya dibawa masuk ke Macau lalu ditinggalkan begitu saja di jalan, sampai akhirnya mereka datang ke kami untuk minta tolong. Tapi biasanya mereka ini enggan untuk melaporkan kasus itu ke polisi, mungkin hanya sekitar 10 persen saja yang mau melapor,” kata Konjen.*

Artikel dimuat di SUARA edisi Maret Main 2019, terbit 8 Maret 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook Comments