Pentingnya Release Letter saat di PHK

0
1146
Ilustrasi

Lilis Ekowati (42), Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Jawa Tengah nyaris tak bisa dapat visa kerja karena tak setorkan surat pemutusan hubungan kerja [Release Letter] ketika mengajukan permohonan visa ke Departemen Imigrasi.

Surat pemutusan hubungan kerja (Release Letter) yang dimaksud adalah surat yang menerangkan alasan majikan melakukan pemutusan hubungan kerja, surat ini merupakan bagian dari persyaratan mengurus visa di Imigrasi, terutama bagi mereka yang mengalami PHK oleh majikan.

Kepada SUARA, Senin (15/1/2019), ibu dua anak ini mengatakan ketika di terminate, majikannya tidak memberikan semua hak-hak kepada dirinya (termasuk release letter dari majikan), melainkan ke agen penempatan. Ketika meminta haknya kepada agen Lilis merasa dipersulit.

“kenapa baru saja kerja kok minta uang? Kamu kan masih punya hutang, ngga bisa” tiru Lilis ketika menyampaikan jawaban agen kepada dirinya.

Lilis di PHK majikan bukan karena tak bisa kerja, melainkan karena nenek yang dirawatnya meninggal dunia. Terbentur tidak diberikan hak-haknya oleh agen, PMI asal Wonosobo ini meminta bantuan kepada LSM Christian Action-Migrant Domestic Worker.

Didampingi oleh Christian Action pada akhirnya Lilis mendapatkan semua hak-haknya, kecuali release letter yang tidak diberikan oleh agen.

“Saya kesulitan mendapatkan hak-hak saya dari agen, meskipun pada akhirnya agen memberikan hak saya juga,” ujarnya.

Terkait release letter yang diperlukan, pihak Christian Action menulis surat penjelasan kepada pihak Imigrasi Hong Kong tentang situasi yang dihadapi oleh Lilis.

“ya kita tulis surat ke Imigrasi, dan pada akhirnya proses pengusuran visa dapat terus jalan,” ujar Tania dari Christian Action saat ditemui SUARA, Senin (14/1/2019).

Tania juga mengingatkan kepada PMI di Hong Kong, bahwa selain hak-hak PRT migran saat putus hubungan kerja, ada hal penting yang harus diperhatikan yaitu release letter, karena hal itu dibutuhkan dalam pengurusan visa PRT migran.

“harus diingat, majikan harus memberikan hak PRT yang di terminate secara langsung kepada PRTnya,” terang Tania.

Lilis juga mengaku selama bekerja, paspor dan kontrak kerjanya ditahan oleh pihak agen, jika mau mengambil dokumennya itu maka dia diharuskan membayar.

“orang agennya bilang kalau mau ambil paspor dan kontrak kerja bayar HK$450,” tuturnya.

Dalam masa kerjanya yang hanya 2 pekan itu, PMI asal dari Jawa Tengah ini ditempatkan oleh agen penempatan bernama Sunlight.

Facebook Comments