PMI BUKAN ASET NEGARA!

0
898

Sejalan dengan telah diberlakukannya undang-undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migrant Indonesia. Maka Tatang Budie Utama Razak sebagai Plt. Kepala Badan BNP2TKI bersama kepala Biro hukum dan Humas Sukmo Yowuno melakukan kunjungan kerja ke KJRI Hong Kong dari tanggal 4-8 Desember 2019 lalu.

Selain melakukan pertemuan dengan Home statf, organisasi masyarakat, dan para pegawai BUMN, Plt. Kepala BNP2TKI juga mengadakan pertemuan dengan 15 Agency yang tergabung dalam Association Of Indonesia-Macau Migrant Worker Employment Agencies (AIMS), Deputy Director labour Affairs Bureau (DSAL) dan Jaringan Buruh Migrant Indonesia (JBMI) di hari terakhir kunjungan kerjanya pada hari minggu, 8 Desember 2019.

Dalam acara yang dihadiri oleh sekitar 250 orang PMI itu, Tatang berpesan agar para PMI selalu mematuhi hukum ketenagakerjaan di Hong Kong. Beliau juga mengatakan bahwa pemerintah tengah berupaya untuk meningkatkan kualitas SDM dan tenaga kerja profesional untuk mengisi peluang kerja dibeberapa negara tujuan penempatan PMI.

Beliau juga mendengarkan keluhan yang disampaikan oleh Koordinator utama JBMI, Sring Atin, tentang masih banyak ditemukannya agency-agency yang melakukan ‘Over Charging’ dan meminta KJRI untuk melakukan penertiban terhadap aksi liar meraka.

Sring Atin juga membantah pernyataan Tatang yang mengatakan bahwa PMI adalah Aset Negara. Sebab Aset Negara berarti bukan manusia.

Sementara itu menurut Bapak Ricky Suhendar selaku Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Hong Kong, ditemui disela-sela acara Pelatihan Public Speaking bagi PMI  pada hari minggu tanggal 15 Desember lalu di Ramayana Hall. Menjelaskan bahwa PMI sebagai aset bangsa yang bekerja dan tinggal di luar negeri adalah putra putri bangsa Indonesia yang telah turut memberikan kontribusi penting baik secara ekonomi maupun sosial bagi Indonesia. Sehingga PMI merupakan Sumber Daya Manusia yang berharga dalam mendukung pembangunan Indonesia kedepan. Lebih lanjut, aset bangsa di luar negeri bukan hanya PMI, tapi juga seluruh warga negara Indonesia yang bermukim di luar negeri termasuk para Diaspora, tenaga profesional dan pembisnis lainnya

Facebook Comments