Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja Indonesia: Kontrak kerja PMI harus cantumkan jam kerja

0
669
Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja Indonesia, Ahmad Iman, juga menjadi salah satu caleg dari Partai Kebangkitan Bangsa

MENILIK banyaknya kasus-kasus PMI yang terpaksa bekerja berlebihan di sektor rumah tangga, Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja Indonesia, Ahmad Iman menyetujui tuntutan PMI Hong Kong agar jam kerja dicantumkan dalam kontrak kerja.

“Harusnya sama dengan sektor formal, di sektor rumah tangga, para PMI harus memiliki jam kerja apakah 8 jam apakah lebih. Hal ini untuk mencegah jangan sampai ada PMI yang dipaksa bekerja dalam waktu yang tidak manusiawi, sampai pukul 2 pagi misalnya. Ini perlu diaatur akan hak-hak PMI kita karena hal ini bukan hanya terjadi di Hong Kong saja tapi di beberapa negara lainnya,” kata Ahmad Iman kepada SUARA, Jumat, 15/3/2019.

Beberapa waktu ini, Ahmad Iman telah berkeliling ke beberapa negara penempatan PMI untuk meninjau langsung kondisi mereka di sana. Selain jam kerja yang jelas, menurut dia, juga banyak ditemui PMI harus bekerja merangkap pekerjaan rumah tangga lainnya. Untuk penjaga lansia misalnya, kerap kali juga harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga sehari-hari sekalipun tugas utama mereka adalah sebagai caregiver.

“Hal inilah yang jadi PR (Pekerjaan Rumah) kita bersama tidak hanya di HK tapi juga di beberapa negara penempatan lainnya misalnya di Taiwan, harus dipikirkan apakah dari PMI sektor rumah tangga misalnya juga bisa diberi opsi untuk tinggal di rumah majikan atau tidak,” kata Ahmad.

Namun penegasan jam kerja atau pemberian opsi stay in tidak akan berarti banyak jika PMI yang bersangkutan tidak berani melapor jika mengalami eksploitasi di tempat kerja. Untuk itu, Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja ini menghimbau agar para PMI di Hong Kong maupun di Macau tetap berani melapor jika mengalami hal-hal yang di luar kesepakatan bersama di kontrak kerja mereka.

Para PMI yang tergabung dalam organisasi IMWU pada Minggu, 17/2/2019 telah mengajukan tuntutan kepada Pemerintah HK agar menetapkan jam kerja yang jelas dalam kontrak pekerja migran di HK, yaitu sepanjang 11 jam sehari.
Tuntutan ini dibuat berdasarkan survey yang dibuat oleh Chinese University of Hong Kong tentang pekerja migran yang disampaikan pada Rabu, 13/2/2019. Dalam riset yang dilakukan pada 2017 tersebut, 70.6 persen pekerja migran yang menjadi responden menyatakan bekerja lebih dari 13 jam per hari, sementara 34.6 persen menyatakan masih harus bekerja pada hari libur mereka.*

Artikel dimuat di SUARA edisi Maret Mid 2019, terbit 22 Maret 2019

Facebook Comments