KETUA BNP2TKI Nusron Wahid dalam kunjungannya ke Hong Kong, meminta agar para PMI tetap menjaga persatuan dan kesatuan NKRI sekalipun kini persaingan pemilu presiden 2019 semakin memanas.
“Mau Jokowi, boleh…mau Prabowo, boleh… yang penting jangan ikut yang aneh-aneh,” kata Nusron, Minggu, 9/12/2018, dalam acara focus group discussion bersama para PMI di Masjid Kowloon, Tsim Sha Tsui.
Acara yang dihadiri Nusron Wahid bersama beberapa kiai top antara lain K.H Ahmad Zubaidi dari MUI, K.H. Mohammad Faris Al Haq dari Pesantren Buntet, Cirebon, dan K.H. Ahmad Nadhif Abdul Mujib dari Nahdlatul Ulama tersebut, membahas bagaimana kelompok-kelompok radikal berbasis agama tengah aktif mempengaruhi pekerja migran, karena pekerja migran adalah kelompok penting yang sangat berpengaruh di masyarakat terutama bagi keluarga mereka di Tanah Air.
“Pekerja Migran kan sumber uang bagi keluarga di Indonesia, jadi kalau (keluarga) ndak mau nurut, wes, tak stop duit ne kabeh,” kata Nusron, disambut gelak tawa PMI yang hadir.
Para kiai yang hadir antara lain membahas paham radikalisme berbasis agama dari sudut pandang Islam, dan mengapa para kiai dan ulama yang turut menjadi pendiri Indonesia dahulu akhirnya memilih Negara Kesatuan Republik Indonesia yang adalah negara Islami dan tidak memilih negara berbasis khilafah atau negara Islam.
Kiai Ahmad Nadhif Abdul Mujib yang menjadi salah satu pembicara di acara tersebut menyatakan, negara Islam adalah negara yang menerapkan aturan-aturan syariat Islam secara formal, sementara negara islami tidak harus menerapkan syariat Islam secara formal namun tetap menerapkan praktik berkenegaraan yang mencerminkan nilai-nilai keislaman.
“Nah, NKRI itu adalah negara yang islami, yang konstitusinya berdasarkan nilai-nilai islami,”kata Kiai Nadhif kepada para PMI.
K.H. Mohammad Faris Al Haq juga menjabarkan bagaimana konstitusi Indonesia telah selaras dengan Piagam Madinah, yang disusun sendiri oleh Nabi Muhammad SAW. Piagam Madinah atau shahifatul Madinah, disusun Nabi Muhammad untuk mengatur kehidupan bernegara semua suku dan kaum yang ada di Yathrib atau Madinah agar dapat hidup rukun meskipun memiliki agama dan keyakinan berbeda. Hal tersebut tercermin dalam dasar negara Indonesia yaitu UUD 45, Pancasila, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Acara focus group discussion ini dihadiri sekitar 80 PMI undangan dari berbagai majelis taklim dan organisasi, dan akan diadakan setiap 3 bulan sekali dengan menghadirkan berbagai kiai dan ulama top dari Indonesia.
